REFLEKSI
GERAKAN REFORMASI 1998
"PENUNTASAN
AGENDA HUKUM, POLITIK, DAN EKONOMI" [1]
Gerakan reformasi
1998 yang dimotori oleh Mahasiswa dan Pemuda merupakan tekad bersama bangsa Indonesia
menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Apa yang diusung Gerakan Mahasiswa dan Pemuda pada saat itu merupakan cerminan atas kegalauan masyarakat
secara luas. Oleh karena itu, cita-cita gerakan mahasiswa melalui agenda
reformasi merupakan cita-cita dan harapan seluruh elemen masyarakat.
Kalau kita review,
enam agenda reformasi yang dituntut oleh gerakan mahasiswa 15 tahun silam adalah:
1. Adili Suharto dan kroni-kroninya, 2. Amandemen UUD 1945, 3. Penghapusan Dwi Fungsi
ABRI, 4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, 5. Tegakkan supremasi hukum,
dan 6. Menciptakan pemerintahan bersih dari KKN.
Pada tataran ini
Kaukus Muda Indonesia (KMI) ingin merefleksikan kembali semangat dan tujuan reformasi
1998 secara lebih spesifik pada penuntasan agenda hukum, politik, dan ekonomi. Dimana
semangat dan tujuan itu kalau kita telusuri lebih jauh sejatinya bermuara pada
kehidupan demokrasi yang beradap, keadilan ekonomi yang seluas-luasnya dan
kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, apakah semua agenda tersebut sudah
terlaksana pada saat ini? Jawabannya tentu ada yang terlaksana, ada yang
terlaksana dengan cacatan, ada yang terlaksana namun justru melenceng dari
tujuan sebenarnya, dan ada pula yang belum terlaksana secara optimal.
Menurut Ketua Umum KMI, agenda
penegakan hukum dan pemberantasan KKN merupakan agenda reformasi yang berat
hingga sekarang. Buktinya, sampai hari ini dua agenda tersebut masih jauh panggang
dari pada api. Meski alih-alih memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan
yang bersih dari KKN, yang ada justru perilaku koruptif di lembaga-lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif.
Saat ini kita hanya
mendengar dan melihat banyak sekali korupsi dimana-mana. Namun kita tidak
merasakan bahwa korupsi itu bisa diberantas dan akan dapat diberhentikan oleh
aparat penegak hukum kita. Bagaimana bisa, kalau yang diawasi, yang mengawasi
dan yang memutuskan semuanya sama-sama korupsi.?
Padahal, tidak ada
sebuah bangsa yang ekonominya maju dan rakyatnya sejahtera manakala negeri itu
pemerintahannya (yudikatif, eksekutif, dan yudikatif) sama-sama korup. Sehingga,
tidak cukup kalau pemberantasan korupsi hanya kita artikan sebagai bagian dari
agenda reformasi semata. Namun lebih dari itu, pemberantasan korupsi harus kita
jadikan sebagai peradaban bangsa Indonesia.
Galeri Cafee, 16 Mei
2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar